Kontak :

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Jakarta 13550
Tel.: (62-21) 841 3526/3630
Fax.: (62-21) 8401533, 8413540
e-mail: jasmar@jasamarga.com
Webiste: www.jasamarga.com

Jasa Marga Traffic Information Center
(62-21) 8088 0123

  • screen 13
  • screen 2
  • screen 16
  • screen 4
  • screen 7

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sub Menu :

 

Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil oleh Perseroan dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi, patuh terhadap peraturan perundang undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). GCG juga merupakan salah satu faktor penting pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis.

Penerapan GCG yang dilakukan Perseroan dilaksanakan secara konsisten dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka peningkatan nilai perusahaan lebih efektif dan dengan risiko-risiko yang terukur dan terkendali. Sasaran yang ingin dicapai Perseroan dalam pelaksanaan GCG adalah:

- Pengelolaan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan mandiri;  
- Pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan terkendali dengan melibatkan seluruh Organ Perseroan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan lingkup usaha Jasa Marga;  
- Meningkatnya rasa kepercayaan stakeholders kepada manajemen, bahwa pengurusan dan pengawasan Jasa Marga dijalankan dengan prinsip-prinsip GCG;  
- Perseroan mampu mengungkapkan informasi secara jelas, akurat, menyeluruh, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan dapat diakses oleh seluruh stakeholders sesuai dengan haknya;  
- Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran atau target yang telah disepakati sebelumnya;  
- Dalam menjalankan usahanya, Perseroan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan memperhatikan ketentuan atau peraturan yang berlaku.  
- Mampu mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari kepentingan atau tekanan pihak manapun;
 
- Mampu memenuhi seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.  

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten, dalam setiap langkah-langkah strategis perusahaan membawa manfaat bagi Perseroan. Manfaat yang diperoleh antara lain:

- Semua langkah strategis Perseroan memperoleh persetujuan dan komitmen dari seluruh jajaran Perseroan, sehingga pencapaian sasaran menjadi lebih mudah;  
- Good Corporate Governance menumbuhkan trust diantara seluruh insan Perseroan sehingga tercipta suatu budaya perusahaan yang positif;  
- Terlindunginya Perseroan dari intervensi politik dan tuntutan hukum.  

 

 

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan urutan hirarki, organ-organ perusahaan Jasa Marga sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Komisaris
3. Direksi


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perusahaan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris seperti melakukan pengambilan keputusan tentang pengubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perseroan. Wewenang tersebut pada dasarnya hanya dibatasi oleh Undang Undang Perseroan Terbatas dan/ atau Anggaran Dasar Perusahaan.
RUPS yang telah dilaksanakan Jasa Marga sepanjang tahun 2009 adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diadakan tanggal 25 Maret 2009 dengan tiga agenda utama: Transaksi Material, Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi Perseroan dan Pengukuhan Buyback yang dilakukan oleh Perseroan. RUPSLB tersebut dihadiri oleh 5.299.703.900 Saham atau 78,22% dari jumlah Saham yang berhak memberikan suaranya. Hasil Keputusan RUPSLB tersebut adalah:
Agenda Pertama: Transaksi Material
 
1. Menyetujui peningkatan penyertaan kepemilikan saham dan peningkatan tambahan modal Perseroan pada PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC), perusahaan pemegang konsesi Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II), ruas Cengkareng-Kunciran;  
2. Menyetujui peningkatan penyetaan kepemilikan saham dan peningkatan tambahan modal Perseoran pada PT Marga Trans Nusantara (MTN), perusahaan pemegang konsesi Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II), ruas Kunciran-Serpong;  
3. Menyetujui peningkatan penyertaan kepemilikan saham dan peningkatan tambahan modal Perseroan pada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA), perusahaan pemegang konsesi Jalan Tol ruas Surabaya-Mojokerto;  
4. Menyetujui penyertaan saham, peningkatan tambahan modal dan pengambilan hak opsi sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), perusahaan pemegang konsesi Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 1 (JORR W1), ruas Kebon Jeruk-Penjaringan;  
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindangan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana transaksi termaksud.  
  Agenda Kedua: Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi Perseroan  
1. Menyetujui pengukuhan pemberlakukan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN bagi Perseroan.  
  Agenda Ketiga: Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back)  
1. Mengukuhkan tindakan Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (buyback) yang telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.3, untuk periode mulai tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009, dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali sebanyak 24.523.500 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp21.837.595.326,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).  

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2009 dan dihadiri oleh 5.176.888.500 Saham atau 76,41% dari jumlah Saham yang berhak memberikan suara, dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Agenda Pertama: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan PKBL
a. Menyetujui dan mengesahkan:
 
- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2008, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2008;  
- Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 021/LA-JM/III/09 tanggal 13 Maret 2009;  
- Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2008 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 021/LA-JM/III/09 tanggal 13 Maret 2009.  
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (Voledig aquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dalam Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2008.  
  Agenda Kedua: Penggunaan Laba Bersih
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2008 sebesar Rp707.797.979.000 ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 
1. Sebesar 50% dari laba bersih Tahun Buku 2008 atau Rp353.898.989.500 ditetapkan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2008. Selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Sebesar 1% dari laba bersih Tahun Buku 2008 atau Rp7.077.979.790 dialokasikan untuk Program Kemitraan;  
3. Sebesar 1% dari laba bersih Tahun Buku 2008 atau sebesar Rp7.077.979.790 dialokasikan untuk program Bina Lingkungan;  
4. Sisanya sebesar Rp339.743.029.920 ditetapkan sebagai Dana cadangan, dimana sebesar Rp 25 miliar ditetapkan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.  
  Agenda Ketiga: Penunjukan Kantor Akuntan Publik  
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (dahulu HLB Hadori & Rekan) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2009;  
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (dahulu HLB Hadori & Rekan) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2009;  
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.  
  Agenda Keempat: Remunerasi dan Tantiem Untuk Komisaris dan Direksi  
1. Menetapkan gaji Direktur Utama sebesar Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) net per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Prosentase gaji untuk Direktur, Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris masing-masing sebesar 90%, 40% dan 36% dari gaji Direktur Utama;  
b. Penetapan gaji Direksi dan Dewan Komisaris berlaku selama tahun buku 2009.  
2. Menetapkan besarnya tantiem Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2008 adalah sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RKAP 2008 dimana pajak penghasilan (PPh) ditanggung oleh penerima. Bentuk tunjangan dan fasilitas, serta komponen lain yang telah termasuk didalam komponen penghasilan (selain gaji sebagaimana disebutkan diatas) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dan sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.  

 

 

Komisaris

Dasar hukum Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

a. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Perseroan Tertutup menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jasa Marga (Persero) pada tanggal 12 September 2007 dan pada saat yang bersamaan ditetapkan adanya penambahan satu orang anggota Komisaris, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi 6 orang Komisaris, yang terdiri dari seorang anggota Komisaris sebagai Komisaris Utama dan 3 orang sebagai anggota Komisaris dan 2 orang sebagai anggota Komisaris Independen.  
b. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selain mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga (Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH.) Nomor: 1 tanggal 01 Maret 1978, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris Nyonya Purbaningsih Adi Warsito, SH. Nomor: 27 tanggal 12 September 2007, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W 7-10487 HT.01.04-TH 2007 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Persero PT Jasa Marga, juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain:  
1. Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tangal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.  
3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada badan Usaha Milik Negara.  
  Selain itu, untuk mendukung dan lebih menjamin Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan, akuntabel dan obyektif yang tidak terafiliasi dengan kepentingan Direksi dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi azas kesetaraan diantara berbagai kepentingan, serta yang dapat mengabaikan kepentingan Pemegang Saham publik dan Pemegang Saham minoritas atau stakeholders lainnya, maka Komisaris Utama telah menetapkan pembagian tugas masing-masing Anggota Komisaris tersebut dalam Surat Keputusan Komisaris Utama Nomor: KEP - OO113/IX/ 2007 tentang Pembagian Tugas Anggota Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Komisaris bertugas:  
a. Mengawasi segenap kebijakan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi menyangkut rencana pengembangan, rencana kerja, anggaran tahunan, pelaksanaan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;  
c. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggungjawab kepada RUPS;  
d. Meneliti dan menelaah serta menandatangani laporan tahunan Direksi.  
2. Para anggota Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap saat berhak memasuki bangunan atau tempat yang dikuasai oleh Perseroan untuk memeriksa pembukuan, surat berharga, barang demi keperluan verifikasi serta berhak mengetahui segala tindakan Direksi.  
3. Jika dipandang perlu Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu atas beban Perseroan.  
4. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan komite lain sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
5. Setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Komisaris atau tenaga yang membantunya.  
6. Rapat Komisaris setiap saat berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.  
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.  
8. Alasan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah angggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri.  
9. Komisaris Utama memimpin Rapat tersebut dalam butir (8). Apabila ia tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat tersebut. Apabila semua anggota Komisaris tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh mereka yang hadir dalam Rapat tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 21 dalam Anggaran Dasar.  
10. Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tersebut dalam butir 8 ini maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi berhak menduduki jabatan yang semula.  
11. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus diselenggarakan RUPS Luar Biasa untuk mengangkat anggota Komisaris baru.  
12. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisaris yang dimaksudkan butir (1) ini, maka Komisaris wajib:  
a. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;  
b. Segera memberikan saran langkah perbaikan yang harus ditempuh kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;  
c. Memberikan saran dan pendapat perihal persoalan penting bagi pengelolaan Perseroan kepada RUPS;  
d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru dimulai. Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan belum disahkan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi atau yang terakhir dibahas dengan Komisaris dianggap telah disahkan sepanjang telah memenuhi aturan yang berlaku.  
e. Melalui Direksi, mengusulkan kepada RUPS mengenai penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan;  
f. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.  


Komisaris Independen


Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama, sehingga bebas bertindak independen semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen dibentuk untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholders lainnya.
Tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen:

1. Mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam Perseroan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris.  
2. Bersikap proaktif dalam mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan:  
a. Strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitasnya;  
b. Memastikan bahwa Perseroan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional;  
c. Memastikan Perseroan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang baik;  
d. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi hukum dan perundangan maupun nilai-nilai yang berlaku;  
e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik;  
f. Memastikan diterapkannya prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.  
3. Tugas Komisaris Independen sebagaimana yang dimaksud pada butir 2.f di atas antara lain:  
a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan Perseroan;
 
b. Memperlakukan pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain secara adil;  
c. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil;  
d. Kepatuhan Perseroan pada perundangan dan peraturan yang berlaku;  
e. Menjamin akuntabilitas Perseroan;  


Independensi Dewan Komisaris


Anggota Dewan Komisaris Jasa Marga telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Keputusan Menteri Negara BUMN No KEP-117/M-MBU/2002 dimana jumlah anggota Dewan Komisaris Jasa Marga saat ini pada saat ini adalah 6 orang dimana 2 orang atau 33% merupakan Komisaris Independen dan berasal dari luar BUMN yang bersangkutan

Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi dari Peraturan Bapepam-LK.
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Susunan Anggota Dewan Komisaris Jasa Marga tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2009 tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2009 Dewan Komisaris melakukan pengawasan, masukan, evaluasi serta rekomendasi terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisaris, yaitu bidang: investasi, pembiayaan, teknis jalan, pelayanan lalu lintas, organisasi & SDM serta koordinasi.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain:

- Program dan realisasi fisik investasi pembangunan jalan tol baru dan pengembangan usaha lain;  
- Program dan realisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, teknis jalan dan pelayanan lalu lintas jalan atas jalan-jalan tol Jasa Marga;  
- Realisasi pencapaian RKAP tahun 2009 Triwulanan dan Tahunan (unaudited);  
- Program dan realisasi pengembangan organisasi dan SDM;  
- Laporan khusus seperti:  
  a. Hasil kajian konsultan LAPI-ITB tentang kondisi geologi direncana trace (alignment) relokasi ruas tol Porong-Gempol;
   
  b. Penyelesaiann secara hukum KSO bermasalah dengan PT Bangun Cipta Sarana di ruas tol Jakarta-Cikampek;    
  c. Penyelesaian masalah hukum JORR Seksi S;    
  d. Laporan akhir program pembelian kembali saham Perusahaan (PKSP);    
  e. Laporan hasil pemeriksaan KAP Hadori dan Rekan atas laporan keuangan tahun buku 2008 dan laporan kinerja manajemen Perseroan tahun 2008 dan kepatuhan terhadap peraturan per Undang Undangan yang berlaku (sebagai bahan RUPS Tahunan Tahun 2008);    
  f. Laporan progres pengembangan teknologi informasi;    
  g. Tindak lanjut hasil temuan BPK;    
  h. Tindak lanjut hasil temuan KAP;    
  i. Rencana dan prioritas akuisisi ruas-ruas tol baru.    
  Selama tahun 2009 Dewan Komisaris Jasa Marga telah memberikan beberapa rekomendasi antara lain:  
  a. Review Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun Buku 2008-2012;
b. Penyusunan RKAP tahun 2010;
c. Kinerja Manajemen Perusahaan selama triwulanan dan tahunan;
d. Penetapan KAP untuk audit tahun Buku 2009;
e. Penyusunan KPI Korporat untuk tahun buku 2009.
 

 


Direksi

Direksi menjalankan tugas melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS. Untuk lebih menyelaraskan dengan misi dan visi Perseroan melalui Keputusan Direksi No. 60/KPTS/2009 tertanggal 30 Maret 2009, pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direksi diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah memimpin dan memastikan:  
a. Tercapainya sasaran Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan bertanggung jawab atas jalannya Perseroan;  
b. Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian fungsi Sekretaris Perusahaan, fungsi pengawasan intern dan fungsi manajemen risiko.  
2. Tugas dan wewenang Direktur Pengembangan Usaha adalah memimpin dan memastikan tercapainya sasaran Perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan bertanggung jawab atas jalannya Perseroan dalam bidang pengembangan Usaha meliputi:  
a. Pengelolaan kegiatan investasi pembangunan jalan tol baru yang dilakukan oleh Perseroan sendiri, Anak Perusahaan dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha;  
b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha lain dengan memanfaatkan potensi sumber daya Perusahaan sendiri, Anak Perusahaan dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha;  
c. Pemantauan dan pengendalian kinerja Anak Perusahaan;  
d. Pengelolaan dan pengembangan teknologi pembangunan jalan tol dan usaha lain;  
e. Pengelolaan manajemen risiko yang berkaitan dengan investasi pembangunan jalan tol baru dan investasi usaha lain.  
3. Tugas dan wewenang Direktur Operasi adalah memimpin dan memastikan tercapainya sasaran Perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan bertanggung jawab atas jalannya Perusahaan dalam bidang Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol, meliputi:  
a. Pengoperasian jalan tol dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol;  
b. Pengumpulan pendapatan jalan tol;  
c. Pemeliharaan dan peningkatan jalan tol beserta seluruh kelengkapannya baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun bekerjasama dengan mitra usaha;  
d. Sistim pengamanan jalan tol;  
e. Pengelolaan manajemen risiko yang terkait dengan pengoperasian jalan tol serta pemeliharaan dan peningkatan jalan tol beserta seluruh kelengkapannya.  
4. Tugas dan wewenang Direktur Keuangan adalah memimpin dan memastikan tercapainya sasaran Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan bertanggung jawab atas jalannya Perseroan dalam bidang keuangan serta teknologi dan informasi, meliputi:  
  a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
b. Pengendalian keuangan Perseroan;
c. Pengelolaan portofolio investasi keuangan Perseroan;
d. Pengelolaan teknologi informasi Perseroan;
e. Pengelolaan manajemen risiko terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan;
f. Pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan.
     
5. Tugas dan wewenang Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah memimpin dan memastikan tercapainya sasaran Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan bertanggung jawab atas jalannya Perseroan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, aktivitas bidang umum dan hukum, meliputi:  
  a. Pengembangan organisasi Perseroan dan manajemen;    
  b. Pengembangan sistim dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia;    
  c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;    
  d. Pengembangan dan pemeliharaan budaya Perseroan;
   
  e. Pengelolaan aktivitas logistik, pengamanan aset Perseroan dan aktivitas umum lainnya;    
  f. Pengelolaan fungsi pelayanan hukum;    
  g. Pengelolaan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, bidang umum dan bidang hukum.    

Susunan Anggota Dewan Direksi

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan perubahan struktur organisasi dan merubah nama Direksi dengan susunan Direksi sebagai berikut;

* Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No: 194/KPTS/2009 Tanggal 08 Desember 2009; sebelumnya bernama Direktur Pengembangan & Niaga.  
** Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No: 194/KPTS/2009 Tanggal 08 Desember 2009; sebelumnya bernama Direktur Sumber Daya Manusia.  

Selama tahun 2009 tidak terdapat perubahan susunan Direksi.


Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk menunjang pelaksanaan tugas dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga, selama tahun 2009 anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar antara lain:

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin melakukan rapat baik Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi ataupun Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2009 frekuensi pertemuan rapat-rapat tersebut adalah sebagai beikut:

 

Kebijakan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Gaji Direktur Utama adalah sebesar Rp 72.000.000,- per bulan

Proporsi penetapan gaji Direktur lainnya dan Komisaris per bulan adalah sebagai berikut:
- Gaji Direktur sebesar 90%;
- Gaji Komisaris Utama sebesar 40%;
- Gaji Anggota Komisaris 36%;
masing-masing dari gaji Direktur Utama.

 

Kepemilikan Saham


Pada posisi per 31 Desember 2009 kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

 

Usaha-Usaha Perseroan untuk Meningkatkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Lebih Baik

a. Pakta Integritas
Sebagai komitmen Direksi dalam rangka menegakan GCG di Jasa Marga, Direksi telah menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa:
 
  1. Direksi akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perseroan.    
  2. Direksi tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan perintah yang bertujuan akan memanfaatkan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan Direksi secara pribadi, keluarga atau golongan tertentu.
   
  3. Direksi menginstruksikan seluruh karyawan dilingkungan Jasa Marga untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab.    
  4. Direksi mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Jasa Marga untuk melaksanakan Pakta Integritas.
   
  5. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.    
- . Penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh para pejabat struktural, pada saat pengangkatan sebagai Pejabat Struktural.  
- . Penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Para Pelaku Usaha dan Direksi pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.  
b. Transparansi Pengadaan Barang
Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Jasa Marga, mulai 20 Januari 2009 harus mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No.: 15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan. Dengan diberlakukannya SK tersebut, maka sejak tanggal 20 Januari 2009, SK Nomor: 01/KPTS/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan dinyatakan tidak berlaku lagi. Penyempurnaan proses pengadaan barang dan jasa ini berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.: Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Sebab, proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan BUMN dengan menggunakan dana selain APBD/APBN memerlukan tata cara tersendiri yang diatur oleh Direksi BUMN yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal.

SK tersebut menunjukkan semangat bersih dari KKN dalam pengadaan barang dan jasa yang baru. SK baru ini mensyaratkan pengadaan yang kompetitif, fair dan keterbukaan.
 
c. Implementasi Pengukuran Kinerja Berdasarkan Malcolm Baldrige Performance Criteria dan Key Performance Indicator.
Dalam bidang Manajemen Proses Bisnis terutama dalam hal Manajemen Kinerja Excellence, Jasa Marga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige sebagai pedoman untuk mengukur kinerja Perseroan.
 
d. Reward & Punishment
Menerapkan pemberian gaji berdasarkan merit sistem, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi/berjasa serta memberikan sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin karyawan.
 
e. Penggalian dan Sosialisasi Tata Nilai Perusahaan
Tata Nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam setiap insan Jasa Marga. Tata nilai yang tertuang pada Keputusan Direksi No.: 210/KPTS/2009 tanggal 28 Desember 2009 lalu adalah perwujudan dari sikap dan perilaku seluruh karyawan Jasa Marga yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara baik dan benar.
Tata Nilai tersebut adalah:
 
  1. Integritas  
-   Bekerja hanya untuk kepentingan Perseroan
Tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain diluar kepentingan Perseroan
   
-   Bertanggungjawab dan senantiasa dapat menjelaskan keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam pekerjaan    
-   Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja    
-   Senantiasa menjadi panutan bagi lingkungannya
   
  2. Mencintai Pekerjaan (Passion)
 
-   Semangat dan keinginan yang kuat untuk senantiasa berbuat yang terbaik di bidangnya    
-   Menyenangi tugasnya dan selalu berpikir positif dalam bekerja    
-   Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah Perseroan    
-   Bangga terhadap Perseroan sebagai wujud dari kebanggan pada Bangsa dan Negara
   
-   Senantiasa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik    
  3. Senang Belajar untuk Kemajuan (Learning)
 
-   Selalu ingin mengetahui dan belajar hal-hal baru untuk kemajuan perusahaan    
-   Melihat jauh kedepan dan senantiasa berusaha untuk membawa Perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi.    
-   Berani mencoba hal-hal baru dengan niat semata-mata untuk memperbaiki kualitas proses dan produk Perseroan.    
  4. Membangun Kepercayaan (Trust)
 
-   Percaya pada niat baik    
-   Senantiasa membangun kepercayaan (trust) diantara seluruh jajaran Perseroan    
-   Tidak terkotak-kotak, selalu saling membantu untuk kepentingan Perseroan semata    

Penilaian GCG Jasa Marga

Score GCG Jasa Marga tahun 2009 adalah 81,62 dengan aspek penilaian yang terdiri dari:
1. Komitmen
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Responsibilitas
5. Independensi
6. Keadilan
7. Kompetensi
8. Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
9. Kepemimpinan
10. Kemampuan Bekerja Sama
11. Motal & etika
12. Strategi

Penilaian dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2009 terhadap Jasa Marga tersebut dilaksanakan oleh Indonesian Corporate Governance bekerjasama dengan Majalah SWA.

Atas penilaian tersebut Jasa Marga juga mendapat penghargaan sebagai berikut:

1. Kategori Prestasi Perusahaan Terpercaya berdasarkan survey penilaian Analis dan Investor.
2. Kategori Prestasi Perusahaan Terpercaya berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI).
3. Penghargaan atas kelengkapan Dokumen terbaik.

 

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direksi melalui beberapa aktivitas seperti:

-   Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik antara Perseroan dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal dan regulator pasar modal;    
-   Memastikan Perseroan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;    
-   Menyelenggarakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;    
-   Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi/manajemen dengan stakeholder dalam rangka membangun citra perusahaan;    
-   Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pengurus Perseroan serta memfasilitasi hubungan Perseroan/pimpinan dengan para stakeholders.    

Okke Merlina
Sekretaris Perusahaan

Lahir pada tanggal 11 Agustus 1956. Bergabung dengan Jasa Marga pada tahun 1986. Menjalani karir di Jasa Marga pada Divisi Pemeliharaan, Divisi Perencanaan, Divisi Pelaksanaaan, Divisi Pengembangan Investasi dan menjadi Sekretaris Perusahaan sejak September 2006. Beliau juga menjadi Tim Kerja IPO Jasa Marga tahun 2007. Meraih gelar S1 dari Universitas Trisaksi Jurusan Arsitektur Lansekap dan gelar Master of Bussiness Administration dari University of the City of Manila.


Program kerja Sekretaris Perusahaan tahun 2009 difokuskan untuk mencapai sasaran:

-   Meningkatkan stakeholder relationship yang diharapkan dapat meningkatkan performance dan image Perseroan;    
-   Sebagai penghubung yang dapat menjembatani komunikasi antara Direksi/Manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder);    
-   Terlaksananya compliance Perseroan sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Perseroan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.    

Selama tahun 2009, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2009.    
2.   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2009 (RUPST) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2009.    
3.   Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 yang dilaksanakan tanggal 4 November 2009.    
4.   Rapat Direksi, yang dilaksanakan 51 kali pertemuan.    
5.   Rapat Dewan Komisaris, yang dilaksanakan 16 kali pertemuan.    
6.   Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang terlaksana 15 kali pertemuan.    

Keterbukaan Informasi dan Media Penyampaian Informasi

Sebagai perusahaan terbuka, Jasa Marga selalu menyediakan informasi yang memadai, akurat dan terkini agar investor atau stakeholders lainnya dapat membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Frekuensi penyebaran informasi dilakukan baik secara rutin atau pun berkala triwulanan ataupun tahunan seperti laporan keuangan setiap triwulan, laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (annual report). Informasi tersebut berkaitan dengan kebijakan operasional, kondisi keuangan, aksi korporasi, risiko usaha, nilai saham, serta perkembangan usaha Perseroan.
Penyebaran informasi dilakukan dengan berbagai cara seperti pelaporan ke Bursa Efek Indonesia, ke berbagai media melalui press releases maupun melalui website Perseroan, yakni www.jasamarga.com. Pada bulan Oktober 2009, Perseroan telah menambah fitur-fitur baru pada website tersebut dengan menambahkan informasi-informasi penting antara lain harga saham historis, laporan Tahunan online, laporan CSR online dan newsletter. Penyajian informasi diberikan dalam dua bahasa termasuk bahasa Inggris untuk mengakomodir stakeholders yang berbahasa non Indonesia.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan komunikasi dengan publik melalui

-   Kegiatan Public Expose;    
-   Investor Gathering;    
-   Editor Gathering;    
-   Penerbitan buku 30 Tahun Jasa Marga;    
-   Edukasi publik melalui media;     
-   Talkshow dan wawancara di media elektronik televisi dan radio mengenai kejadian longsor di Jalan Tol Cipularang, e-Toll Card, layanan Derek, layanan jalan tol dan sosialisasi tarif tol;    
-   Menjadi narasumber di berbagai seminar;    
-   Mengikuti pameran dan eksibisi termasuk pameran Konstruksi Indonesia dan Capital Market;    
-   Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR. Tahun lalu Direksi Perseroan mengikuti RDP selama 3 (tiga) kali dengan Komisi V DPR, yaitu;    
-   24 Februari 2009 tentang perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia serta hambatannya;    
-   26 Agustus 2009 tentang rencana kenaikan tarif tol;    
-   26 November 2009 tentang kinerja Perseroan, pelayanan jalan tol, isu pembebasan lahan serta perkembangan Perseroan.    

Press Release, Konferensi Pers dan Iklan Advertorial
Jasa Marga menerbitkan 14 (empat belas) kali penerbitan Press Release selama tahun 2009 yaitu pada:

1.   Tanggal 18 Februari 2009, tentang Pembangunan Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto    
2.   Tanggal 30 Januari 2009, tentang Peluncuran e-Toll Card Jasa Marga, CMNP, MMS dan BSD bersama Bank Mandiri    
3.   Tanggal 25 Maret 2009, tentang Kesiapan Jasa Marga Membangun Delapan proyek jalan tol, yaitu Bogor Ring Road, Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan, JORR II Serpong-Kunciran, JORR II Kunciran-Cengkareng, JORR W1 Kebon Jeruk-Penjaringan, JORR W2 Ulujami-Kebon Jeruk dan Surabaya-Mojokerto    
4.   Tanggal 27 Mei 2009, tentang Rencana Kenaikan Tarif Tol di 11 (sebelas) Ruas Jalan Tol yang Dikelola Jasa Marga    
5.   Tanggal 17 Juni 2009, tentang Kesiapan Jembatan Tol Suramadu Dikenakan Tarif Tol    
6.   Tanggal 17 Juni 2009, tentang penjelasan mobil terbakar di jalan tol terkait teror bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta    
7.   Tanggal 30 Juli 2009, tentang Pendapatan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Semester I Tahun 2009    
8.   Tanggal 27 Agustus 2009, dengan judul Jasa Marga Butuhkan Uang Kembalian Rp 2 Miliar Setiap Hari    
9.   Tanggal 10 September 2009, tentang Kondisi Puncak Lebaran, Lalu Lintas di Gerbang Tol Cikampek Naik 175%    
10.   Tanggal 17 September 2009, dengan judul Bogor Ring Road Seksi I Sepanjang 3,8 km Mulai Dioperasikan Sementara Tanpa Tarif Tol    
11.   Tanggal 25 September 2009, dengan judul Tarif Tol Ruas Kapuk-Bandara Soekarno-Hatta Turun, Jalan Tol Sedyatmo Ubah Sistem Menjadi Satu Kali Transaksi    
12   Tanggal 02 Desember 2009 tentang Pertumbuhan Jasa Marga Sesuai Rencana    
13.   Tanggal 16 Desember 2009, tentang Konsep Jalan Tol Kurangi Beban APBN    
14.   Tanggal 31 Desember 2009, tentang Jumlah Layanan Transaksi Selama 2009.    

Pelaksanaan Konferensi Pers selama 3 (tiga) kali, yaitu:

-   Tanggal 24 Januari 2009, dalam rangka peluncuran e-Toll Card, pada acara Mandiri Fiesta di RCTI    
-   Tanggal 31 Maret 2009, tentang pengobatan Gratis kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar jalan tol, dalam rangka HUT ke-31 Jasa Marga.    
-   Tanggal 25 November 2009, tentang penjelasan mengenai penyelesaian bagi hasil jalan tol Jakarta-Cikampek    

Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kegiatan dan perkembangan terkini Perusahaan, Jasa Marga juga menerbitkan advertorial di berbagai media massa dengan judul-judul sebagi berikut:

-   31 Tahun Jasa Marga Dampak Positif Pertumbuhan Wilayah dengan Adanya Jalan Tol    
-   Mega Proyek Infrastruktur Indonesia & Pelayanan Tol 24 Jam    
-   Konsistensi Pertumbuhan Kinerja Perseroan.    

Perseroan juga melakukan sosialisasi melalui iklan tematik di beberapa surat kabar tentang e-Toll Card, SPBU di jalan tol, Jembatan Suramadu, Sosialisasi Tarif jelang kenaikan tarif tol, Proyek Tol Jasa Marga dan Pelayanan Tol 24 Jam.

Perseroan juga melakukan studi banding pada tanggal 14-18 Desember 2009 tentang regulasi industri jalan tol di Malaysia dengan mengikutsertakan beberapa media utama nasional. Maksud studi banding tersebut adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat melalui media masa tentang industri jalan tol di Malaysia, sehingga mereka mengetahui penyebab pesatnya pembangunan jalan tol di Negara tersebut dibandingkan dengan di Indonesia. Diharapkan, semakin banyak masyarakat Indonesia yang memahami industri jalan tol dan mengetahui posisi Jasa Marga dalam industri ini.

Untuk membina hubungan dengan masyarakat terutama instansi dan lembaga-lembaga lain, Jasa Marga juga telah mensponsori berbagai kegiatan berupa penerbitan buku, majalah, iklan dan seminar.



Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan dan anak Perusahaan, Jasa Marga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam-LK yaitu HLB-Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Penunjukan KAP tersebut telah diputuskan dalam RUPS pada tanggal 28 Mei 2009 berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris. Lingkup Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan juga mencakup audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2009.

Total biaya yang dikeluarkan untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2009 adalah sebesar Rp 858.000.000 (sudah termasuk PPN dan tidak termasuk Out of Pocket Expenses / OPE). Penunjukkan KAP HLB-Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk mengaudit Jasa Marga dilakukan sejak tahun buku 2008. KAP yang ditunjuk telah menyelesaikan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Irjen Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto
Ketua

Menjadi Ketua Komite Audit Jasa Marga sejak Januari 2010. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Jasa Marga.

Bambang Widijanto Soewignjo
Anggota

Bergabung dengan Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2007. Lulus Sarjana Teknik Sipil ITB pada tahun 1977 dan Magister bidang Transportasi dari Purdue University, USA pada tahun 1989. Saat ini juga menjabat sebagai Ahli Teknik Jalan dan Jembatan Madya Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 2001. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penilaian Mutu pada Deputi Bidang Mutu & Manfaat, Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum (BP4S-PU).

Nugroho Widjajanto
Anggota

Bergabung dengan Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2007. Lulus Sarjana Akuntan (S-1) dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan pada tahun 1980. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direksi pada BUMN dan Komisaris pada anak perusahaan BUMN pada tahun 1997-2002. Menjadi Widyaiswara di Departemen Keuangan sejak tahun 2003. Sejak tanggal 01 Mei 2009 telah memasuki masa pensiun dari Departemen Keuangan.



Laporan Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Komisaris dan membantu Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif melalui sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen.

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No: KEP-00.06/I/2008 tanggal 22 Januari 2008, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

a.   Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;    
b.   Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun auditor eksternal;    
c.   Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;    
d.   Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;    
e.   Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya; dan    
f.   Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:    
1.   melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Jasa Marga, seperti laporan keuangan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran, laporan manajemen, dan informasi keuangan lainnya;    
2.   melakukan penelaahaan atas ketaatan Jasa Marga terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Jasa Marga;    
3.   melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan;    
4.   melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;    
5.   melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Jasa Marga;    
6.   mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.    

Sepanjang tahun 2009 Komite Audit melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.   Menyusun program tahunan 2009.    
2.   Mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak tiga kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebanyak 100%. Selain itu, Komite Audit juga melakukan rapat dengan Internal dan Eksternal Auditor, dan dengan Manajemen Jasa Marga sebanyak lima belas kali.    
3.   Mengikuti semua rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris.    
4.   Memberikan masukan kepada Komisaris atas temuan SPI dan masukan mengenai antara lain RKAP, Audit Laporan Keuangan, Manajemen Risiko dan Laporan Manajemen.    
5.   Membuat tanggapan atas Laporan SPI mengenai kinerja Cabang, Proyek dan Unit.    
6.   Melaksanakan penugasan khusus dari Komisaris dalam pengadaan KAP.    

 

 

Laporan Audit Internal

Pengendalian Internal Perseroan mencakup rencana organisasi dan seluruh metode koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektifitas kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian internal Perseroan dilakukan oleh semua lini unit kerja yang ada di Perseroan mencakup pengendalian bidang pengembangan, operasional, keuangan, sumber daya manusia dan kegiatan strategis lainnya. Pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja terhadap seluruh rencana kegiatan Perseroan dan dilakukan analisis, evaluasi dan monitoring oleh Biro Manajemen Mutu dan Risiko.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah bagian dari Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham, adanya kepastian pencapaian tujuan operasional Perseroan, serta selalu menjadi mitra stratejik bagi manajemen yang dipercaya, profesional, obyektif, dan independen yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perseroan. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah memiliki Audit Charter sejak 01 Maret 2003 dan mulai 28 Mei 2009 Perseroan telah memiliki Audit Charter yang baru hasil revisi pertama sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK yang berlaku. Audit Charter juga dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor, untuk diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait supaya terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan VISI, MISI, dan Tujuan Perseroan.


Djoko Dwijono
Kepala Satuan Pengawasan Intern

Lahir di Jakarta tanggal 20 April 1959. Saat ini menjadi Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak tahun 2008. Bergabung di Jasa Marga sejak tahun 1986, di tahun yang sama setelah lulus Sarjana Teknik Sipil ITB. Gelar Master of Engineering Science di bidang Transportasi didapat dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 1994. Sejak tahun 1986 berbagai posisi di Perusahaan pernah dilalui, diawali dengan karier di Divisi Operasi dan di Kantor Cabang yang berkaitan dengan monitoring dan pengembangan Sistem Pengumpulan Tol, kemudian juga pernah ditugaskan di Proyek Pembangunan Jalan Tol di tahun 1995. Sebelum menjadi Kepala Satuan Pengawasan Intern, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan, Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi (1999) dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2006).


Tugas dan tanggungjawab Satuan Pengawasan Intern sesuai Audit Charter meliputi:

-   Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.    
-   Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.    
-   Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.    
-   Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.    
-   Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris    
-   Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.    
-   Bekerjasama dengan Komite Audit.    
-   Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.    
-   Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.    

Audit operasional dilaksanakan dengan pendekatan Risk Based Audit Planning dan mengacu pada Audit Charter, Audit Manual, Standar Audit Prosedur dan Peraturan Perundangan. Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direktur Utama dan melalui Komite Audit, serta Laporan Hasil Tindak Lanjut dilaporkan oleh auditee setiap triwulan kepada Direktur Utama.

Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2009, Satuan Pengawasan Intern merencanakan 33 (tiga puluh tiga) kali kunjungan ke unit kerja (auditee) baik di Kantor Pusat, Cabang Operasional dan Proyek dengan melibatkan 15 auditor yang terlatih dan memiliki sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 telah dilaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kali kunjungan audit.

Disamping itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan di tahun 2009 selain daripada Kegiatan Audit rutin antara lain adalah: meningkatkan manajemen audit dengan berbantuan Aplikasi Komputer, serta setiap auditor mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk memenuhi Standar Profesi Audit Internal dan mulai menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk unit kerja Satuan Pengawasan Intern.

 


Hubungan Investor

Sebagai perusahaan terbuka fungsi Hubungan Investor merupakan fungsi yang penting karena merupakan jembatan antara investor dan komunitas pasar modal. Keefektifan fungsi bagian investor tidak hanya akan mengefektifkan waktu dari manajemen tetapi juga dapat mendorong kewajaran dari valuasi saham, mengurangi biaya pendanaan dan mendapatkan dukungan pemegang saham yang komit kepada perusahaan walaupun perusahaan dalam keadaan sulit.

Selama tahun 2009 komitmen Direksi terhadap program-program Hubungan Investor sangatlah tinggi. Hal ini diwujudkan dalam partisipasi Direksi secara penuh baik dalam pertemuan-pertemuan dengan investor maupun kegiatan-kegiatan perusahaan yang melibatkan investor ataupun pihak yang terkait dalam bidang pasar modal. Hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara langsung apa yang menjadi 'concern' investor pada aspek-aspek yang melingkupi bisnis Jasa Marga. Bagian Hubungan Investor terus menjaga agar Manajemen tetap mempunyai komitmen yang tinggi terhadap semua investor.

Bagian Hubungan Investor Jasa Marga berada di bawah unit Sekretaris Perusahaan, bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan kegiatan Perseroan dan juga sebaliknya memberikan informasi kepada komunitas investor, baik yang diminta maupun tidak serta memberikan tanggapan atas pertanyaan para pelaku pasar modal.



Sepanjang tahun 2009, Perseroan melakukan berbagai kegiatan untuk berinteraksi maupun memberikan update kepada komunitas investor, baik yang di dalam maupun di luar negeri, mengenai aktivitas bisnis, aksi korporasi, prospek usaha, maupun risiko usaha. Bekerjasama dengan securities houses Perseroan melakukan pertemuan dengan banyak investor, baik yang datang langsung ke Perseroan, partisipasi dalam Non Deal Roadshow atau Investor Conference, Site Visit ke proyek-proyek baru jalan tol Jasa Marga, Conference Call maupun korespondensi melalui e-mail. Bagian Hubungan Investor Perseroan juga terus berusaha secara proaktif memberikan dan meningkatkan kualitas informasi yang diberikan melalui website, newsletter, atau e-mail. Perseroan melalui bagian Hubungan Investor selalu memprioritaskan komunikasi dua arah dengan pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Perseroan selalu terbuka dan merespon semua pertanyaan dan tanggapan terhadap isu-isu yang berkembang seputar Perseroan dengan secepat dan semudah mungkin.

Informasi kontak poin bagi kalangan pasar modal kami cantumkan dalam website Perseroan, untuk memudahkan siapapun yang ingin bertanya mengenai Jasa Marga. Media website sebagai alat komunikasi yang efektif juga terus kami perbaiki baik dari struktur informasi, isi informasi maupun bahasa yang tersedia juga dalam bahasa Inggris.

Pihak-pihak yang juga merupakan stakeholders penting bagi terlaksananya program hubungan investor yang efektif adalah analis baik dari sekuritas maupun analis dari fund management. Selama tahun 2009 Perseroan di-cover oleh 13 analis, 7 dari perusahaan sekuritas lokal dan 6 dari sekuritas internasional. Sepanjang tahun 2009, ada 29 update terhadap saham Jasa Marga dan dari 13 analis tersebut, sebanyak 10 analis merekomendasi untuk 'beli', 1 analis merekomendasi untuk 'jual' dan 2 analis memberi rekomendasi untuk 'ditahan'.

Ekspose juga dilakukan Jasa Marga dengan berpartisipasi dalam kegiatan Investor Summit dan Investor Day yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia.
Untuk pemenuhan kepatuhan, bagian Hubungan Investor membantu dalam persiapan penyelenggaraan RUPS, memenuhi peraturan-peraturan Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia. Berbagai pelaporan dalam rangka Keterbukaan Informasi seperti pelaporan dalam rangka RUPS, laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan.

Beberapa pelaporan / filing untuk Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Jasa Marga menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau kompensasi jika terbukti terjadi pelanggaran yang merugikan hak-hak mereka. Jasa Marga juga memberikan perlakuan yang adil terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing, dan mengharuskan Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Di samping itu Jasa Marga mengakui hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang undang, dan mendorong kerja sama yang aktif antara Perseroan dengan para stakeholders tersebut.

Penyimpangan (Internal Fraud)

Dalam tahun 2009 tidak terjadi hal-hal yang dikategorikan sebagai penyimpangan (internal fraud) yang dilakukan oleh manajer dan karyawan Jasa Marga.

 

Kasus-Kasus Hukum

Pada tahun 2009, Jasa Marga menghadapi sejumlah kasus hukum, yaitu:

-   Gugatan PT Karsa Semesta Indah terhadap Jasa Marga dan Menteri Pekerjaan Umum
Kasus gugatan dari PT Karsa Semesta Indah (KSI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perseroan terus berlangsung hingga tahun 2009. KSI menuntut pembatalan penetapan pemenang penawaran modal Jalan Tol Semarang-Solo melalui surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.01.03-MN/560 Tanggal 19 Oktober 2005. Pembatalan tersebut dikarenakan KSI tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta Pemerintah. Pada tingkat PTUN dan PTTUN, gugatan KSI ditolak. Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari KSI. Namun, pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Jasa Marga dan Menteri Pekerjaan Umum. Kasus ini tidak berpengaruh pada keuangan Perseroan.
   
-   Gugatan Jasa Marga terhadap PT Bangun Tjipta Sarana (BTS)
Jasa Marga telah menggugat PT BTS terkait Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung (BTS1) pada akhir Mei 2008 ke Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini dilakukan karena Perseroan melihat bagi hasil dalam perjanjian yang dibuat untuk masa waktu 26 tahun tidak seimbang lagi.
Pada tanggal 25 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Perseroan dan juga rekonpensi BTS. Saat ini, Perseroan sedang mempersiapkan proses banding.
   
-   Tuntutan Ganti Rugi kepada Lapindo Brantas Inc.
Perseroan menuntut ganti rugi kepada Lapindo Brantas Inc. sehubungan dengan semburan lumpur panas di Sidoardjo Jawa Timur yang menyebabkan Jalan Tol Ruas Porong-Gempol terendam lumpur. Pada akhirnya jalan tol tersebut tidak dapat dioperasikan untuk lalu lintas umum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Jasa Marga.
Pada tanggal 17 September 2009, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.1286 kepada Direktur Utama Lapindo Brantas Inc. Perusahaan kembali mengajukan tambahan kenaikan besaran ganti rugi atas kehilangan pendapatan tol sebesar Rp 76.942.149.750 (Rupiah penuh) dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan periode Juni 2009 sebesar Rp 4.965.962.009 (Rupiah penuh).
Langkah yang diambil Jasa Marga adalah mengajukan klaim-klaim tuntutan ganti rugi kepada Lapindo Brantas Inc atas luapan lumpur yang terjadi di Sidoardjo sebanyak 11 kali terhitung dari mulai tanggal 30 Juni 2006 sampai 17 September 2009. Jasa Marga juga telah melakukan koordinasi dengan Kementrian BUMN mengenai masalah ini. Hasil Rapat terakhir dengan kementrian Negara BUMN menyatakan bahwa Jasa Marga dipersilahkan menggugat tanpa harus menunggu inisiatif dari BUMN-BUMN lainnya yang juga menderita kerugian akibat luapan lumpur lapindo. Saat ini Jasa Marga sedang mempertimbangkan untuk melakukan gugatan kepada Lapindo Brantas Inc.
   
-   Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah untuk Jalan Tol
Perseroan masih menghadapi perkara litigasi/gugatan dari beberapa pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol TMII-Hankam-Cikunir, ruas Ulujami-Pondok Aren, ruas Bekasi-Cikampek dan ruas Cipularang II. Penanganan perkara litigasi tersebut masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.
   

 

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2009 tidak ada transaksi Perseroan yang mengandung benturan kepentingan. Jasa Marga menghindari terjadinya transaksi yang diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan. Setiap transaksi yang diindikasi melibatkan kepentingan pribadi salah seorang atau beberapa dari Komisaris, Direksi atau karyawan Perseroan, maka yang bersangkutan tidak akan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.



Manajemen Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan Perseroan untuk tetap mempertahankan posisi dominannya di industri jalan tol. Salah satu strategi untuk mewujudkannya adalah dengan memberdayakan karyawan. Pemberdayaan karyawan dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah penyelenggaraan pelatihan. Perseroan melakukan berbagai pelatihan dan program pengembangan untuk mencerdaskan dan memperkaya pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) serta menumbuhkan sikap (attitude) yang sesuai budaya kerja Perseroan. Dengan training need analysis setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Pelatihan yang diberikan bertujuan agar karyawan tidak merasa puas diri dan nyaman dengan kondisi sekarang sehingga menjadi terlena. Tetapi sebaliknya, siap dalam menghadapi perubahan baik yang terkait operasional Perseroan maupun dunia usaha secara umum. Melakukan perubahan juga sudah merupakan bentuk komitmen Perseroan sebagaimana tertuang dalam visi Perseroan. Sebagai perusahaan modern, maka harus berazaskan kekinian, yaitu senantiasa mengikuti perkembangan mutakhir. Proses perubahan yang sedang berlangsung, termasuk sistem kerja, hanya akan berhasil bila sumber daya manusia (SDM) disiapkan untuk menghadapi perubahan.

Pelatihan dibagi dalam tiga kelompok progam, yaitu organisasi, unit dan individu. Program diklat dalam kelompok organisasi antara lain bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dalam rangka efektifitas organisasi serta mengembangkan tata nilai organisasi (corporate values).
Program pelatihan kelompok organisasi mencakup, antara lain, kursus kepemimpinan berjenjang, executive/management development program, good corporate governance, Jasa Marga executive gathering, entrepreneurship and intrapreneurship, corporate culture, training for trainer, pendalaman kriteria Malcolm Baldrige, pelatihan manajemen SDM bagi manajer non-SDM, ESQ leadership training serta pelatihan enterprise resource planning (ERP).

Program diklat dalam kelompok unit bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknis sesuai kebutuhan unit serta pengembangan sesuai tuntutan level jabatan. Program pelatihan mencakup, antara lain, pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat, pertolongan pertama gawat darurat, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan sistem pengumpulan tol, dan sebagainya.

Program diklat untuk individu bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan individu. Program yang diberikan, antara lain kursus komputer, kursus bahasa Inggris serta pelatihan purna bhakti sebagai bekal bagi karyawan yang memasuki usia pensiun. Pada tahun 2009, bagian pelatihan dan pengembangan SDM menginvestasikan dana sebesar Rp7,5 miliar untuk melatih 5.821 orang karyawan.

Disamping itu, pelatihan juga diarahkan untuk memupuk nilai-nilai pokok perusahaan yang digali dari nilai-nilai universal yang sebenarnya telah ada dan hidup dalam setiap insan Jasa Marga, yaitu Integritas, Kecintaan pada pekerjaan, Keinginan Untuk Terus Belajar Hal-hal Baru, serta Saling Percaya dan Menjaga Kepercayaan.

Untuk terus memimpin dalam industri jalan tol, Jasa Marga harus memiliki daya saing yang tinggi yang tercermin pada mutu pelayanan dan cara kerja yang tersistematis, efisien, aman dan beretika. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan kriteria Malcolm Baldrige untuk mengukur kinerja serta memastikan mutu dan proses kerja karyawan. Diharapkan, sistem ini dapat memacu kinerja karyawan.

Pada tahun 2009, nilai Jasa Marga sudah meningkat di atas 400 dari 350 di tahun 2008, dan diharapkan terus meningkat ke level pemimpin industri pada tahun 2012, seiring dengan semakin baiknya proses kerja.

Aplikasi ERP untuk SDM

Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan bagian dari pelaksanaan Master Plan Arsitektur Teknologi Informasi Perseroan. Master Plan ini sudah ditetapkan melalui SK Direksi No.: 103/KPTS/2007 tanggal 19 Juni 2007. Master Plan ini menggambarkan implementasi teknologi informasi (IT) lima tahun ke depan dalam menunjang business process Perseroan.

Untuk tahap awal, yang dikerjakan melalui aplikasi ERP ini adalah bidang keuangan (ERP-Financial), SDM (ERP-HRMS/Human Resources Management System) dan Logistik. Ketiga bidang yang berperan sebagai back office atau core business supporting ini diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Karena ketiga bidang ini merupakan pendukung core business yang berperan penting dalam Perseroan.

Dengan menerapkan ERP-HRMS, sistem manajemen SDM dapat terintegrasi sehingga dapat mempercepat berbagai bentuk penyusunan laporan, seperti sistem remunerasi dan berbagai bentuk laporan lainnya.
Penerapan sistem tersebut membantu mengintegrasi-kan semua sistem yang ada di unit kerja SDM, sehingga membantu mengotomatisasi berbagai sistem yang sudah ada. Pelaksanaan ERP dilakukan selama satu tahun terhitung mulai tanggal 12 Februari 2009. Sembilan bulan pertama digunakan untuk implementasi dan tiga bulan berikutnya dimanfaatkan untuk support.  Setelah aplikasi ERP selesai dikerjakan, proses pekerjaan atau business process yang ada di Perseroan ini diharapkan dapat berjalan lebih cepat, akurat dan lebih efisien.

Kesejahteraan Karyawan

Jasa Marga memberikan program kesejahteraan yang sudah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi seluruh karyawan tetap. Program kesejahteraan meliputi jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), fasilitas kesehatan, program pensiun, tunjangan pajak, tunjangan Hari Raya Keagamaan, tunjangan cuti, jaminan asuransi kecelakaan tinggi (khusus petugas operasional), santunan kematian, seragam dinas, fasilitas pinjaman, pendidikan, perumahan atau kendaraan, mobil dinas, pelatihan dan pengembangan, pencegahan polusi kerja (khusus petugas pengumpul tol), jasa produksi (sesuai kinerja pegawai) serta fasilitas olahraga, kesenian, keagamaan dan rekreasi.

Program Pensiun

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai tetap, untuk memberikan jaminan hari tua kepada karyawan yang telah pensiun. Program pension tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM). Manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja pegawai. DPJM telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-370/KM.17/1997 tanggal 15 Juli 1997 dan diperbaharui dengan surat keputusan No: KEP-379/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Regulasi dan Pensiun Perseroan. Usia pensiun karyawan adalah 56 tahun, dengan pengecualian usia 45 tahun untuk program pensiun yang dipercepat.

Jumlah iuran karyawan untuk program pensiun sebesar 3% dari gaji pokok dan sisa pendanaan sebesar 7,48% menjadi beban Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga memberikan tunjangan purna karya berupa pembayaran sekaligus sebanyak 24 kali penghasilan terakhir (di luar lembur dan tunjangan pajak) kepada karyawan yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal atau cacat. Juga diberikan program kesehatan pensiun, yang bertujuan agar karyawan yang pensiun dan keluarganya dapat terus melakukan pola hidup sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Perseroan juga telah memperbaharui kerja sama dengan PT Jamsostek dengan dilakukannya penandatanganan kerja sama pengelolaan program Jaminan Hari Tua (JHT) antara Jasa Marga dengan PT Jamsostek (Persero) tanggal 05 Maret 2009. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka mulai tahun 2009, pengelolaan potongan Jamsostek karyawan kantor pusat maupun cabang sudah tersentralisir menjadi satu pengelolaan, yaitu di PT Jamsostek Cabang Kebon Sirih. Jasa Marga menyambut gembira kerja sama ini, yang intinya dapat menyempurnakan apa yang telah diberikan kepada karyawan.

 

JMDC

Manajemen Jasa Marga terus mengoptimalkan Jasa Marga Development Center (JMDC) sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan Jasa Marga. Semenjak diresmikan awal 2009, berbagai aktivitas, seminar, training hingga promosi Perseroan kepada tamu Perseroan dilaksanakan di gedung unik ini. Diharapkan JMDC terus berkembang dengan pelayanan profesional dalam menciptakan karyawan yang memiliki kompetensi yang kuat.

Program Restrukturisasi Remunerasi

Jasa Marga tahun 2009 melakukan program restrukturisasi remunerasi yang diterima beragam oleh seluruh karyawan. Dengan pembaruan sistem remunerasi ini, masalah kenaikan gaji sudah tersistematis sehingga tidak terpengaruh oleh adanya peningkatan keuntungan atau peningkatan pendapatan. Yang jelas Perseroan selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan.

Serikat Karyawan

Serikat Karyawan Jasa Marga didirikan pada tahun 1999 dengan nama Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM), di mana seluruh karyawan Jasa Marga merupakan anggotanya. Selama ini belum pernah ada pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional Jasa Marga. Hal ini karena adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara Manajemen Jasa Marga dan SKJM sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

 

 

Risiko Usaha

Bisnis jalan tol merupakan usaha jangka panjang, mulai dari pembebasan lahan, pengerjaan proyek hingga pengoperasian jalan tol. Selama periode itu, ada beberapa potensi risiko umum yang dihadapi Perseroan, yaitu:

1.   Risiko Terkait Pembebasan Lahan atau Pengadaan Tanah
Salah satu kunci sukses pembangunan jalan tol adalah tersedianya lahan. Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 dan PP No. 15 Tahun 2005, Pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah menyediakan dana bergulir (revolving fund) Badan Layanan Umum (BLU) sebagai dana talangan yang dipakai untuk membebaskan lahan dan kemudian digantikan oleh perusahaan jalan tol. Selain dana BLU tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang memberi batasan biaya pengadaan tanah yang ditanggung oleh perusahaan jalan tol atau land capping. Bila harga tanah melebihi batas yang ditentukan, maka kelebihan biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Konsep BLU dan Land Capping membantu Perseroan dalam hal pengelolaan cash flow dan kepastian biaya tanah yang harus disediakan yang pada gilirannya menjamin kelayakan proyek.
Namun, tidak ada jaminan pembebasan lahan selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bila lahan yang tersedia tidak tepat waktu, konstruksi jalan tol pun tertunda, yang ujung-ujungnya berakibat pada tertundanya perolehan pendapatan tol dari proyek jalan tol baru. Terkait pembebasan lahan, Perseroan juga menghadapi risiko tuntutan hukum maupun klaim dari para pemilik tanah yang lahannya dibebaskan oleh Pemerintah sebelum atau setelah lahan tersebut diserahkan kepada Perseroan. Hal ini juga berpotensi menghambat proses pembangunan jalan tol.
   
2.   Potensi Risiko Membengkaknya Biaya Konstruksi
Risiko utama lain yang membayangi bisnis jalan tol adalah membengkaknya biaya konstruksi. Ini dapat disebabkan oleh berlarut-larutnya proses pembebasan lahan, sehingga skenario biaya konstruksi pun berubah. Disamping itu, proses pembangunan jalan tol biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan selama proses pembangunan tersebut, ada kemungkinan harga materi yang digunakan untuk proyek tersebut berubah. Biaya proyek yang membengkak akan berpengaruh pada kelayakan ekonomis dari proyek jalan tol dan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
   
3.   Risiko Penyesuaian Tarif
Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005, Jasa Marga berhak untuk melakukan penyesuaian tarif tol untuk setiap jalan tol yang dioperasikan Perseroan setiap dua tahun sekali. Kenaikan tersebut disesuaikan berdasarkan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Namun demikian, ada risiko penyesuaian tarif tertunda atau besarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tertundanya penyesuaian tarif bisa disebabkan oleh belum terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) dan penolakan masyarakat. Tertundanya penyesuaian tarif akan membawa dampak negatif terhadap tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
   
4.   Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal
Volume lalu lintas berpengaruh langsung pada pendapatan Perseroan. Volume lalu lintas yang ramai akan berdampak positif pada pendapatan Perseroan. Namun, Perseroan juga menghadapi risiko volume kendaraan tidak sesuai dengan prediksi, terutama pada jalan tol yang baru beroperasi. Hal ini dapat terjadi karena proyeksi yang terlalu optimis, kebijakan-kebijakan yang tidak terpadu. Penurunan volume kendaraan juga dapat terjadi pada jalan tol yang sudah beroperasi akibat kenaikan BBM, melambatnya pertumbuhan ekonomi, tersedianya alternatif moda transportasi lain seperti kereta api, kenyamanan dan waktu tempuh jalan non-tol. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan mempunyai kebijakan untuk membangun jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah beroperasi sehingga dapat saling mendukung terjaminnya pencapaian target volume lalu lintas, baik untuk ruas yang telah beroperasi maupun ruas tol yang baru.
   
5.   Risiko Perubahan Peraturan
Usaha jalan tol merupakan usaha yang diatur oleh Undang Undang dan Peraturan Pemerintah. Karena itu, potensi risiko lain yang dihadapi Perseroan adalah terjadinya perubahan UU dan Peraturan Pemerintah, terkait tanah dan tarif, yang dapat berpengaruh pada kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Perubahan peraturan yang terkait desentralisasi pihak yang berwenang terhadap pekerjaan pengembangan jalan tol kepada Pemerintah Daerah dapat menimbulkan biaya tambahan, yang pada akhirnya menambah beban usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.
   
6.   Risiko Perubahan Suku Bunga
Sebagian besar pendanaan proyek-proyek yang dikembangkan Perseroan berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Dengan demikian beban bunga dapat berbeda dan berubah bila terjadi perubahan suku bunga bank atau bunga kupon obligasi. Kenaikan tingkat suku bunga dapat berdampak negatif terhadap beban pembayaran suku bunga pinjaman, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.
Untuk mengurangi potensi risiko tersebut, Perseroan mempunyai kebijakan utnuk melakukan pendanaan melalui bank pada saat konstruksi pembangunan jalan tol, dan melakukan refinancing dengan instrument hutang bertenor jangka panjang pada saat jalan tol tersebut telah beroperasi.
   
7.   Risiko Kehilangan Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain
Dalam mengembangkan jalan tol, Perseroan dapat menjalin partner dengan pihak lain. Karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya perselisihan (dispute) dengan pihak lain yang berujung pada proses pengadilan. Bila keputusan pengadilan tidak berpihak pada Perseroan, hal itu akan berakibat pada risiko hilangnya pengusahaan jalan tol, yang pada ujungnya berakibat pada berkurangnya pendapatan Perseroan. Tindak lindung yang dilakukan Perseroan adalah berupaya untuk mendapat dukungan Kementerian BUMN.
   
8.   Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia
Jasa Marga tidak memiliki asuransi khusus untuk properti atau asuransi pendapatan untuk kerusakan pada masing-masing jalan tol Perseroan yang dimilikinya. Jika jalan tol Perseroan rusak, baik sebagian atau seluruhnya untuk periode yang cukup lama, dapat berpengaruh pada volume arus kendaraan dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha, pendapatan, prospek dan kinerja keuangan Perseroan.
   
9.   Risiko Terputusnya Konstruksi Jalan Tol
Jalan tol yang dalam proses konstruksi dapat terputus karena berada pada zona yang tidak aman. Untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan studi kelayakan yang komprehensif sebelum dimulai pengerjaan proyek. Bila konstruksi jalan tol tidak memungkinkan untuk diteruskan atau terputus, upaya yang dilakukan Perseroan adalah membuat alternatif rute jalan tol sebagai pengganti, meminta jaminan Pemerintah serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung perubahan rute.
   

 

 

 

Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai perusahaan penyedia infrastruktur jalan, lingkup bisnis Perseroan melibatkan masyarakat luas tidak hanya pada saat pembangunan jalan tol itu berlangsung namun terus ada selama eksistensi suatu ruas jalan tol itu dioperasikan. Perseroan menyadari benar hal tersebut sehingga fungsi tanggung jawab sosial (CSR) menjadi program yang sudah ada dan melekat sejak lama pada saat Jasa Marga berdiri pada tahun 1978. Keberadaan jalan tol memang terbukti memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara termasuk di Indonesia di satu sisi, namun disisi lain keberadaan jalan tol banyak merubah pola sosial, budaya, dan perkembangan suatu wilayah yang dilalui suatu jalan tol. Perubahan tersebut seharusnya diusahakan menjadi suatu kepentingan yang saling memberi manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat disekitar wilayah jalan tol, bagi kepentingan ekonomi bangsa dan juga bagi Perseroan sebagai operator jalan tol tersebut. Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan selama ini diarahkan bagi kepentingan masyarakat yang berada disekitar wilayah jalan tol dan ini menjadi suatu kebijakan yang menjadi prioritas dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perseroan selama ini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-005/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Perseroan menyalurkan dana bantuan untuk program kemitraan dan bina lingkungan yang diambil dari bagian laba Perseroan maksimal sebesar 2%.

Program Kemitraan dilakukan melalui:

-   Pemberian pinjaman modal usaha maupun investasi bagi usaha kecil.    
-   Pemberian bantuan hibah berupa pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola usaha dan bantuan meningkatkan kemampuan untuk memasarkan barang yang dihasilkan oleh usaha kecil.    


Selama tahun 2009 Perseroan telah melakukan berbagai program CSR yang sesuai dengan kebijakan Perseroan, yaitu:
- Pendidikan dan/atau pelatihan
- Pelestarian alam
- Peningkatan kesehatan
- Pengembangan prasarana dan sarana umum
- Penyediaan atau perbaikan sarana ibadah
- Bantuan korban bencana alam
- BUMN Peduli
Berikut adalah jumlah biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut:


Berikut adalah beberapa program CSR yang dilakukan oleh Perseroan:

°   Program Pendidikan dan Pelatihan    
-   Merenovasi Sekolah TK Kuntum Suci di RW Kampung Dukuh. Renovasi sekolah ini merupakan bentuk kepedulian Jasa Marga terhadap masyarakat di sekitar jalan tol.    
-   Bantuan peralatan laboratorium bagi Sekolah Tinggi Teknologi Taruna. Peralatan Laboratorium Beton yang diberikan Jasa Marga membantu siswa di STTT dalam meningkatkan pengetahuan, terutama di bidang beton.    
-   Penyerahan bantuan kepada Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB), di kampus ITB Bandung. Bantuan tersebut berupa renovasi serta menambah perlengkapan ruangan Audio Visual. Dengan pemberian bantuan ini, Perseroan memberikan andil bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air, mengingat ITB merupakan salah satu perguruan tinggi yang masuk kategori 100 perguruan tinggi terbaik di dunia.    
-   Pelatihan Semathic siswa SD pada sekolah disekitar jalan tol untuk meningkatkan ketrampilan menghitung.    
-   Pelatihan Manajemen bagi mitra binaan Cabang Jagorawi untuk meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha kecil.    
-   Program beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu/kepada anak yatim piatu.    
-   Merenovasi gedung-gedung atau bantuan fasilitas pendidikan sekolah yang berada di sekitar jalan tol.    
-   Training bagi anak-anak SMA.    
°   Program Pelestarian Alam
Program penghijauan atau penghutanan, khususnya di sepanjang sisi jalan tol yang dioperasikan Perseroan. Program penghutanan ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh Perseroan, tapi juga melalui berbagai kerja sama dengan berbagai pihak, misalnya dengan bekerja sama dengan Yayasan SRI Kehati. Bagi Jasa Marga, program penanaman pohon sudah merupakan bagian dari setiap aktivitas pembangunan dan pengembangan sarana jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga. Setiap tahunnya, lebih dari 250 ribu pohon ditanam Jasa Marga di sekitar jalan tol. Sejauh ini, Jasa Marga juga sudah menanam lebih dari 2 juta pohon di seluruh jalan tol yang dikelolanya di seluruh Indonesia. 
   
°   Program Peningkatan Kesehatan    
-   Program donor darah di Kantor Pusat Jasa Marga dengan bekerjasama dengan PMI. Acara rutin ini dilakukan setiap 3 bulan sekali.    
-   Pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar jalan tol yang diselenggarakan disemua cabang.    
-   Pengadaan klinik gratis nonstop di sepuluh lokasi tempat peristirahatan di sepanjang jalur tol Jakarta-Cikampek selama mudik Lebaran.    
°   Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum    
-   Melakukan perbaikan prasarana umum, seperti rehabilitasi jalan perkampungan dan penyediaan sarana olah raga.     
°   Program Penyediaan atau Perbaikan Sarana Ibadah    
-   Renovasi tempat ibadah.    
    Pemberian kurban pada Hari Raya Idul Adha.    
°   Program Bantuan Korban Bencana Alam    
-   Jasa Marga telah membentuk tim relawan yang siap diterjunkan ke daerah-daerah bencana sewaktu-waktu. Ini terbukti dengan kesigapan Jasa Marga dalam menerjunkan tim relawan ke berbagai lokasi bencana tahun 2009, seperti bencana di Situ Gintung, Cirendeu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim yang diterjunkan merupakan tim yang sudah terlatih dan biasa melakukan evakuasi di lokasi bencana seperti di Aceh, Pangandaran, banjir di Yogyakarta dan lokasi bencana lainnya.    
-   Jasa Marga juga mengirimkan tim relawan dan bantuan obat-obatan bagi korban gempa dan tanah longsor di Padang, Sumatra Barat. Pengiriman tim relawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tim pertama yang berangkat adalah tim Rescue dan Paramedis, yang bertugas melakukan evakuasi serta memberikan bantuan perawatan kepada korban gempa. Tim selanjutnya yang dikirim adalah tim Logistik dan Disaster Relief, yaitu tim yang membantu mendistribusikan bantuan serta perawatan mental terhadap korban gempa.    
-   Jasa Marga juga turut berpartisipasi dalam program BUMN Peduli, yakni mengirimkan bantuan dalam bentuk barang melalui Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Bantuan tanggap darurat yang diberikan dalam bentuk barang kebutuhan yang dinilai mendesak, seperti tenda pleton, tikar, selimut, sanitary napkin, makanan dan susu bayi, makanan siap makan serta obat-obatan dan vaksin.       

Program Kemitraan

Pada program kemitraan program yang dijalankan Perseroan diarahkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat berskala kecil dan mikro. Program Kemitraan merupakan program penyaluran bantuan lunak bagi bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan aspek modal awal dan modal kerja.

Usaha kecil dan mikro yang dibantu sebagian besar bergerak di bidang jasa perdagangan dan produksi dengan profil usaha sudah ada yang menembus pasar ekspor. Sektor-sektor usaha yang menjadi mitra binaan antara lain:
- Sektor Industri
- Sektor Peternakan
- Sektor Perdagangan
- Sektor Pertanian
- Sektor Perkebunan
- Sektor Perikanan, dan
- Sektor Jasa

Jasa Marga memberikan pinjaman murah dengan bunga net 6% per tahun kepada pengusaha mikro dan kecil. Dana pinjaman murah ini diberikan kepada kelompok usaha yang ada dalam jangkauan sembilan kantor cabang Jasa Marga, yang tersebar di sejumlah kota di Jawa dan Sumatra. Dengan bantuan pinjaman lunak tersebut, mereka dapat mengembangkan usaha sehingga tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka tapi juga menyediakan lapangan kerja.

Sektor-sektor usaha yang diberikan

Beberapa usaha kecil dan menengah telah mencatatkan kemajuan. Empat mitra Jasa Marga di bidang usaha pengolahan kulit di Garut, misalnya, telah menembus pasar ekspor ke Belanda, Singapura dan Timur Tengah. Usaha yang dibina itu telah menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar, karena melibatkan banyak tenaga kerja dalam proses usahanya.

Dalam pengembangan kemitraan dengan UKM itu tidak hanya sebatas memberi pinjaman, tapi juga pembinaan terkait dengan kegiatan promosi, pelatihan dan pemasaran. Jasa Marga juga membantu membangun jaringan pemasaran dan promosi mereka. Dalam setiap kegiatan pameran, produk mereka diikutsertakan. Misalnya, 10 (sepuluh) mitra binaan Jasa Marga mengikuti pameran Inacraft di Balai Sidang Jakarta (JCC), sebuah pameran craft terbesar di Indonesia, yang berlangsung 22-26 Mei 2009. Pada pameran tersebut Jasa Marga menampilkan mitra binaan yang begerak dalam bidang kerajinan ukir, pakaian dan furniture. Keikutsertaan mereka merupakan salah satu program PKBL dalam membantu memasarkan produk mitra binaan kepada masyarakat. Dana yang disalurkan untuk program Pelatihan dan Pameran bagi mitra binaan Jasa Marga tahun 2009 mencapai Rp2,03 miliar.

Berikut adalah pameran-pameran yang dikuti Mitra Binaan Jasa Marga:
1. Pembelian Produk Mitra Binaan
2. Gelar Karya PKBL BUMN
3. Pameran Lippo Village Touring Car Championship
4. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2009
5. Pekan Batik Internasional 2009
6. Adi Wasta Nasional
7. Inacraft
8. Semarang Expo
9. Batik, Bordir & Assesories Fair
10. PKBL, BUMN Jabar Expo
11. PRJ
12. Pekan Produk Kreatif Indonesia
13. Gelar Batik Indonesia
14. Lebaran Fair Cirebon
15. Jabar Expo
16. Pasar Rakyat