Jasa Marga Dukung Program Elektrifikasi 1.500 Rumah di Jawa Barat

8/8/2018 8:25:42 AM
Berita

Jasa Marga Dukung Program Elektrifikasi 1.500 Rumah di Jawa Barat​

​​​


​Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Elektrifikasi di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (7/8). Perjanjian Kerja Sama ini terkait Program elektrifikasi untuk meningkatkan rasio penyambungan listrik yang dilakukan melalui sinergi 34 BUMN bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Turut menyaksikan penandatanganan tersebut adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. 

Dalam perjanjian ini, Jasa Marga akan memberikan bantuan “Sambungan Listrik Gratis” di Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bandung. “Sambungan Listrik Gratis” di ketiga wilayah di Jawa Barat tersebut ditujukan untuk 1.500 rumah. 

Bantuan “Sambungan Listrik Gratis” oleh Jasa Marga ini merupakan bagian dari sinergi BUMN untuk penyambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu di wilayah Jawa Barat dan Banten. Secara keseluruhan, 34 BUMN–di bawah koordinasi Kementerian BUMN–memberikan bantuan “Sambungan Listrik Gratis” kepada 103.570 rumah tangga di wilayah Jawa Barat dan Banten. 

Program “Sambungan Listrik Gratis” atau elektrifikasi merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2018. Program “Sambungan Listrik Gratis” bertujuan meningkatkan jumlah sambungan listrik, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Program ini juga mencakup memperluas akses listrik dan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat di berbagai lokasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka. 

Program elektrifikasi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi sendiri merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik. Lebih jauh, program ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk menerangi wilayah timur nusantara. 

Dalam sambutannya, Menteri Rini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pimpinan perusahaan BUMN yang turut mendukung pengembangan program peningkatan rasio penyambungan listrik. Pasalnya, ia mengutip data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyatakan sebanyak 317 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di Jawa Barat belum tersambung listrik.

“Kendala yang dialami oleh masyarakat kurang mampu bukanlah biaya pembayaran listrik per bulan, mungkin biaya bulanannya tidak sampai Rp25 ribu. Tapi, lebih kepada biaya penyambungan listrik di awal yang dilakukan relatif mahal,” ungkap Rini.

Senada dengan Menteri Rini, Menteri Jonan juga mengungkapkan, sebenarnya para keluarga tidak mampu bisa membayar listrik bulanan. Tetapi, mereka sedikit keberatan untuk biaya pemasangan listrik awal yang dinilai mahal.

“Kalau bulanan saya yakin mampu. Kalau masang pertama kali ya mungkin berat,” sambungnya.

Dengan terlistrikinya rumah tangga yang tidak mampu, Jonan menyebutkan, akan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Saat ini tercatat rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 96,6%. Hingga akhir 2018 ditargetkan mencapai 97,5% dan pada akhir 2019 mencapai 99,9%.

"Kalau tidak (ada kerja sama ini) target rasio elektrifikasi 99,9% di akhir 2019 tidak bisa tercapai. Saat ini 96,6%," jelasnya.

Jonan menekankan tidak ada provinsi di Indonesia yang tidak memiliki masyarakat tidak mampu. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, ada sekitar 500 ribu dan 300 ribu masyarakat tidak mampu. Sementara itu, jumlah total masyarakat Indonesia yang tidak mampu mencapai 2,4 juta. Oleh karena itu, perlu dukungan banyak pihak untuk mencapai target rasio elekrifikasi itu. (Edited By Corcomm)