Konsep serta kriteria investasi Jasa Marga dalam memilih ruas tol
Setiap akan membangun suatu jalan tol baru, maka Jasa Marga akan membentuk suatu entitas baru yang didirikan khusus untuk mengelola jalan tol tersebut (SPV). Entitas baru ini dibentuk dengan konsorsium dimana Jasa Marga harus menjadi pemegang saham mayoritas. Pemilihan ruas tol didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain: (1) Interconnected, terhubung dengan jalan tol yang sudah ada; (2) Financially feasible.

Cara mendapatkan hak konsesi jalan tol
(1) Partisipasi tender yang diadakan oleh pemerintah; (2) Akuisisi ruas tol investor lain; (3) Unsolicited way: pengajuan usulan kepada pemerintah atas suatu ruas yang tidak terdapat dalam rencana pemerintah

Risiko terbesar dalam industri jalan tol
(1) Risiko pembebasan lahan; (2) Risiko kesalahan proyeksi volume lalu lintas

Posisi Jasa Marga per Desember 2014
Jasa Marga merupakan leader dalam industri jalan tol Indonesia, dengan mengoperasikan 72% panjang jalan tol (576 km) dan 80% lalu lintas jalan tol (sekitar 3,4 juta kendaraan/hari melewati ruas tol Jasa Marga).

Progres pembangunan jalan tol baru
Sejak tahun 2009, Jasa Marga mulai memasuki masa ekspansi. Sampai dengan triwulan 2 2015, terdapat 12 proyek utama yang sedang dikerjakan, dimana 2 diantaranya yaitu Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km) dan JORR W2N (7,7 km) sudah beroperasi secara penuh. Dan kesepuluh proyek lainnya ditargetkan akan beroperasi secara penuh di tahun 2018. Pada akhir tahun 2015, Jasa Marga menargetkan kepemilikan hak konsesi jalan tol mencapai 1000 km.

Pengaruh UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam bisnis Jasa Marga
Pembebasan lahan untuk kepentingan umum, termasuk jalan tol, adalah tanggung jawab pemerintah. UU tersebut mengatur kepastian jangka waktu pembebasan lahan dan baru berlaku efektif pada awal tahun 2015. Jasa Marga berharap UU tersebut dapat membantu mempercepat proses pembebasan lahan.

Mekanisme Penyesuaian Tarif Tol
Ketentuan penyesuaian tarif secara berkala diatur dalam UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Tariff jalan tol disesuaikan selama 2 tahun sekali dengan mengikuti angka inflasi kumulatif 2 tahun yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sesuai dengan angka inflasi daerah pengoperasian jalan tol tersebut. Sebelum dilaksanakan penyesuaian tarif, Pemerintah melalui BPJT akan melakukan inspeksi untuk menilai apakah ruas tol tersebut sudah layak untuk diizinkan mengalami penyesuain tarif dengan memperhatikan aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Penetrasi penggunaan e-Toll card dan komitmen Manajemen dalam menerapkan otomatisasi transaksi pembayaran
Sampai dengan triwulan 1 2015, penetrasi penggunaan e-Toll card adalah sebesar 13% dari total transaksi di seluruh jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Diharapkan angka ini akan terus meningkat seiring dengan mulai diberlakukannya pembayaran menggunakan e-Toll card di ruas tol sistem tertutup sejak November 2014. Jumlah Gardu Tol Otomatis per triwulan 1 2015 mencapai 30% dari seluruh total gardu. Kedepan, manajemen menargetkan pada tahun 2016, GTO mencapai 50%.

Target 2015
Pada tahun 2015, Jasa Marga menargetkan pertumbuhan pendapatan usaha (di luar pendapatan konstruksi) sebesar 10%, pertumbuhan asset sebesar 9% dan pertumbuhan volume lalu lintas sebesar 4,5%.

Kebijakan deviden
Dalam Prospektus IPO Jasa Marga disebutkan bahwa kebijakan dividen dibayarkan minimal 20% dari laba bersih perusahaan.