PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)


Sekilas

PT Jasamarga Pandaan Tol (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 142 tanggal 25 September 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-995.HT.01.01.TH.97 tanggal 7 Februari 1997. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris Dra. Ec. Inggriati Djojoseputro, S.H. No. 8 tanggal 8 November 2016 mengenai peningkatan modal dasar perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0021187.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 November 2016.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama dalam bidang penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan jalan tol tersebut.
Perusahaan berlokasi di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Wewenang
penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Pengusahaan jalan tol
dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan 
melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 1997, proyek pembangunan jalan tol Gempol - Pandaan tersebut dikaji kembali. Pada tanggal 8 Mei 2000, Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 64 Tahun 2000, mengubah status proyek tersebut menjadi diteruskan kembali.
Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Pemberian Kuasa di atas agar sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol - Pandaan No. 270/PPJT/XII/Mn/2006 tanggal 19 Desember 2006, Perusahaan memperoleh hak konsesi pengusahaan jalan tol dari Pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian pemberian hak konsesi tersebut didasarkan pada Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 01.03-Mn/396 tanggal 15 November 2006 beserta seluruh perubahannya, terakhir sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Gempol - Pandaan No. 4 tanggal 7 Juni 2011.
Pengusahaan jalan tol tersebut meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan untuk jangka waktu 35 tahun sejak tanggal
perjanjian ditandatangani.
Pada 22 April 2015, Perusahaan melakukan amandemen terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Gempol - Pandaan yang telah disetujui berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.03.04-Mn/320 tanggal 9 April 2015 yang telah disahkan dengan akta Notaris No. 20, Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. Pengusahaan jalan tol tersebut meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan untuk jangka waktu 37 tahun sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tahun 2012.


Proyek Pembangunan

​Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,61 km)

Komposisi Pemegang Saham

PT Jasa Marga (Persero) Tbk​
​: 92,20%
​PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan
​: 7,80%

Manajemen

Komisaris

​Komisaris Utama
​: Drs. H. Muslim
​Komisaris
​: Ir. Rudy Hermawan Karsaman, M.Sc., Ph.D
Direksi

​Direktur Utama
​: Ir. Setiyono
​Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
​: Dra. Tri Riyaningsih, M.M.
​Direktur Administrasi dan Umum
​: H. Bahrul Alam

Data Teknis

​Panjang
​: 13,61 km
​Biaya Investasi
​: 1,47 T (Amandemen III)
​Masa Konsesi
​: 2012 - 2049
​Sistem Operasi
​: Tertutup